Legal Protection of Consumers in Online Transactions for Counterfeit Halal Products on E-Commerce Platforms
Main Article Content
Abstract
This study aims to analyze the legal protection of consumers regarding counterfeit halal products in online transactions through e-commerce platforms in Indonesia. The rapid development of e-commerce raises problems such as counterfeit halal products which are a serious problem that can harm consumers. Several regulations, such as Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 33 Year 2014 concerning Halal Product Guarantee, as well as regulations related to e-commerce and electronic transactions, have existed to provide a basis for legal protection. Less than optimal implementation and low consumer understanding of how to verify the halal of products have led to many counterfeit halal products circulating in the online market. This study uses a normative juridical approach by analyzing existing regulations and their implications for consumer protection. The findings show that despite existing regulations, supervision of halal products in e-commerce is still weak. Collaboration between the government, relevant institutions, and e-commerce platforms is needed to improve the legal protection system and educate consumers to avoid counterfeit halal products.
Article Details
Section
How to Cite
References
Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 40-60.
Anggien, R. P. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen yang di Rugikan oleh Marketplace Pada Transaksi E-Commerce. Theses, Universitas Bhayangkara.
Angriyani, A. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Hukum Positif yang Terkait di Indonesia dan di Korea. Dialogia Iuridica, 12(1), 49-63.
Cahyowati, C., Asmara, G., Rodliyah, R., & Risnain, R. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Pepadu, 1(3), 400-408.
Fadzlurrahman, F., & Suparto, S. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Muslim dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal terhadap Pembelian secara Online. Progresif: Jurnal Hukum, 13(1), 64-79.
Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. Sinar Grafika.
Habeahan, B., & Tamba, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik. Nommensen Journal of Legal Opinion, 2(1), 47-54.
Sjahputra, I. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber. Alumni.
Kementerian Perdagangan. (2020). Peraturan Kementerian Perdagangan Tahun 2020 Nomor 50. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498. Jakarta.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana.
Mertokusumo, S. (2017). Penelitian Hukum. Liberty.
Mubarok, M. M. (2022). E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2493-2500.
Mujiono, S. (2016). Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 67-82.
Naisabur, N., & Putra, H. M. (2022). Perhatian Pemerintah terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 3(2), 132-139.
Permadi, I. (2022). The Role of the State in Ensuring Legal Certainty on the Continuity of Halal Products in Indonesia. Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (Micolls), 2, 1-14.
Prawira, I. A. (2022). Legal Protection for Consumers through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products. Jurnal Mediasi Syariah, 24(2), 11477.
Rafli, C. F., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(22), 181-190.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 31 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Sekretariat Negara, Jakarta.
Rohendi, A. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 3(2), 474-488.
Rojak, J. A., D. Darmawan, & Jahroni. (2021). Implementation of Halal Standards to Strengthen Global Halal Market and International Trade, Journal of Social Science Studies, 1(2), 1 – 6.
Soeroso, R. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Tupaidah, T. (2021). Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Impor Nature Republic Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif. Theses, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.